Sepenggal Cerita 33 Tahun Kedungombo


Aksi menuntut penyelesaian kasus Kedungombo (April 20170
Waduk Kedungombo yang dibangun 33 tahun lalu berada di 3 kabupaten, Boyolali, Sragen, dan Grobogan. Pemerintah Orde Baru saat itu berdalih pembangunan KO dimaksudkan untuk pembangkit listrik dan pengairan. Dalam pembangunannya dari tahun 1985-1991, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan aparat yang orang lokal menyebutnya "tentara" (entah tentara itu siapa, Polisi, Abri, TNI , atau yg lain). Waduk seluas 4.500 ha itu, dalam pembangunannya memaksa sekitar 18 ribu KK atau sekitar 80 ribu jiwa kehilangan tanahnya dan kehilangan lingkungannya. selain memaksa masyarakat untuk berpindah, ada banyak pelanggaran yang terjai selama proses pembangunannya.
1. ganti rugi yang tidak layak
Waduk yang 74% biayanya didapat dari utang luar negeri, yakni dari bank dunia dan exim jepang ini dibangun dengan perkosaan akan hak korban untuk mendapat ganti rugi layak. Tanah-tanah warga saat itu hanya diberi ganti rugi Rp 200,- per meter persegi. Padahal, saat itu dari bank dunia mensyaratkan biaya pembebasan tanah adalah Rp 10.000,- per meter persegi, dan kementerian dalam negeri waktu itu menyetujui untuk pembebasan lahan adalah Rp 3.000,- per meter persegi. Ganti rugi pun dilaksanakan dengan penuh paksaan. Jika warga korban tidak mau menerima ganti rugi yang dimasukkan dalam amplop map coklat bertuliskan "jer basuki mowo beo" tersebut, maka mereka akan kehilangan hak mereka, dan dianggap PKI, KTP nya dicap OT, cap yang tentu penuh siksaan yang lebih kejam dari siksa apapun di dunia ini waktu itu. 
2. pemaksaan dengan kekerasan
Dalam pembangunan waduk KO 33 tahuan silam, sebetulnya syarat dengan penolakan oleh warga, aktifis dan mahasiswa saat itu. Bersama elemen masyarakat lain, mahasiswa, LSM,ormas dan gerakan lainnya, korban pembangunan waduk Kedungombo melakukanperjuangan untuk menolak kesewenang-wenangan aparat saat itu. Untuk meredam gejolak penolakan tersebut, dengan kekuasaannya, pemerintah Orba mengerahkan tentara untuk meredam segala gerakan penolakan KO. Setiap tindakan yang dirasa mengarah pada gerakan penolakan disikat habis oleh tentara, orang-orang yang terindikasi menolak juga diburu dan tidak sedikit yang berakhir dengan penganiayaan dan tentu cap eks tapol siap disandang mereka. 
3. penutupan pintu air yang menenggelamkan ratusan nyawa
Waduk Kedungombo sedianya akan diselesaikan dan dialiri air di tahun 1991, nyatanya di tahun 1989 pintu air sudah ditutup dan dialiri air. Akibat penutupan pintu air yang lebih dini tersebut memaksa warga yang masih berada di lokasi tanahnya untuk menyelamatkan diri dan berkejaran dengan air, tidak sedikit korban yang akhinya tenggelam bersama rumahnya.

33 tahun Kedungombo (April 2017)
33 Tahun korban Kedungombo
Kini setelah waduk KO berdiri kokoh, masyarakat korban pembangunannya harus mendiami rumah reot yang didirikan di sekitaran sabuk hijau KO. Sabuk hijau tentunya bukan lahan legal yang dapat ditempati oleh warga korban KO, namun karena keterpaksaan sosial yang dibuat oleh negara, mereka harus tetap mendiami lahan sabuk hijau. untuk menopang kebutuhan sehari-hari, warga korban KO yang sebelumnya adalah petani, terpaksa menggarap tanah sabuk hijau. perlu diketahui, lahan sabuk hijau dapat setiap saat tergenang air ketika air pasang, dan akibatnya warga tidak bisa memanen hasil taninya, atau tidak dapat menggarap. Sebagian lainnya menjadi nelayan yang menggantungkan hidupnya dari KO yang telah menyingkirkannya 33 tahun silam. kondisi ini memaksa korban KO hidup di bawah garis kemiskinan, dan tentu SDM korban kedungombo relatif rendah. kondisi tersebut diperparah dengan tingkat trauma yang tinggi atas perlakuan aparat di masa silam. 

Setelah 33 tahun, perjuangan menagih hak korban terus digaungkan. warga yang tergabung dalam paguyuban petani Gunung Sono Rahayu di Miri, Sragen bersama Serika Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah Salatiga telah memulai kembali melakukan advokasi penyelesaian kasus kedungombo. Berbagai usaha telah dilaksanakan demi menagih hak yang disandra oleh negara selama puluhan tahun. Sayangnya, berbagai upaya yang dilaksanakan masih belum dapat memberikan ganti lahan, uang tunggu dan penyelesaian kasus HAM seperti yang diharapkan para korban. Pendesakan terhadap Gubernur Jawa Tengah juga malahmendapat respons yang reaktif dari Gubernur Ganjar pranowo yang mengatakan ke media di Sragen beberapawaktu lalu bahwa kedungombo itu kasus jaman "dal", tentu itu bukan kalimat yang layak keluar dari seorang Gubernur jawa Tengah. (penulis- Edy)
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar :