Audiensi Warga KO dengan DPRD Buntu

Audiensi warga Kedungombo bersama DPRD 
 Salatiga, Caping--Warga Sragen korban pembangunan waduk Kedungombo 33 tahun yang melakukan audiensi dengan DPRD provinsi Jawa Tengah, Rabu (7/6). Audiensi ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari aksi massa yang sebelumnya telah dilakukan di halaman kantor Gubernur dan kantor DPRD Jwa Tengah tanggal 26 mei yang lalu. paska aksi yang lalu, Chamim anggota DPRD komisi B yang saat itu menemui pendemo menawarkan kepada warga untuk melakukan audiensi dengan DPRD. Audiensi semula direncanakan dilaksanakan tanggal 31 mei, namun ditunda karena reses. 

Dalam audiensi ini, warga korban pembangunan waduk Kedungombo yang tergabung dalam paguyuban Petani Gunung Sono Rahayu didampingi Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) salatiga. Dalam tuntutannya yang dibckan oleh Wajiman, warga meminta DPRD untuk mendesak Gubernur agar kembali membuka kasus kedungombo yang dianggap selesai secara sepihak oleh pemerintah melalui surat Wakil Gubernur No 660.1 tahun 2003. 

Selain itu, Wajiman juga mengatakan bahwa warga menuntut ganti lahan dan uang tunggu. Pasalnya, dulu saat pemberian ganti rugi, terjadi banyak pelanggaran dan intimidasi. tanah warga hanya dihargai Rp 250,- per meter, itu jauh ibawah hargayang ditetapkan mmenteri dalam negeri saat itu Rp 3.000,-, dan jauh lebih rendah dari yang ditetapkan Bank Dunia, yakni Rp 10.000,-.

Sayangnya, dalam audiensi tersebut tuntutan itu tidak dapat dipenuhi DPRD dengan alasan satu komisi tidak cukup untuk melakukn intervensi kepada Gubernur. sebagai gantinya, DPRD bersama SKPD yang diundang menawarkan pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan warga.

Meskipun saat ini warga korban KO juga membutuhkan pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan, tetapi tujuan utama dari pengangkatan kasus pembangunan waduk Kedungombo adalah penyelesaian kasus dengan cara ganti lahan. sayangnya, sampai audiensi selesai, pihak DPRD seolah menggiring perwakilan warga untuk lebih banyak bicara tentang pemberdayaan, bukan penyelesaian kasus. DPRD tidak cukup berani untuk mengintervensi Gubernur untuk membuka kembali kasus ini. Namun demikian, Chamim tetap menyarankan untuk tetap melakukan komunikasi dengan Gubernur. (ES)
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar :