Tentang Leasing kendaraan: Supaya Tidak Menjadi Korban


Selamat pagi rekan-rekan semua, ijin share kejadian menyangkut hukum :
Maaf rada panjang kronologi kejadian Kamis 17 Maret 2016:

Oleh Eka S dan Rusdi T.

Ilustrasi angsuran sebuah leasing
1.     Jam 13 saya sedang makan siang di sebuah rumah makan di Jl.Ganeca, Bandung, Jabar.
2.     Jam 14 setelah makan dan istirahat saya keluar rumah makan, di parkiran saya melihat sepasang suami istri sedang dikerumuni sekitar 5 orang rata-rata berpostur tubuh tinggi besar dengan berbagai macam aksesories metal/besi.
3.     Saya melihat ada gelagat kurang baik atas perlakuan terhadap sepasang suami-istri tersebut, karena terlihat sang istrinya ketakutan dan suaminya gugup dikelilingi kelima orang tersebut.
4.     Sebagai warga masyarakat yang sedikit paham tentang hukum dan sadar akan kamtibmas, saya berinisiatif mendekati sekelompok orang yang sedang interograsi pasangan suami istri tersebut.
5.     Saya mendekati kelompok tersebut dan menanyakan ada perihal apakah hingga kelompok ini mengelilingi pasangan suami istri hingga keduanya ketakutan.
6.     Salah satu orang dari kelompok tersebut akhirnya mencoba menjelaskan kepada saya perihal hutang-piutang tunggakan kredit leasing mobil pasangan suami istri ini berupa satu unit Toyota Avanza warna Silver Metalik bernopol "B" Jakarta.
7.     Sebelumnya kelompok ini minta saya untuk tidak campur urusan mereka, namun saya bersikeras untuk ikut campur karena kejadian ini terjadi di area umum, di masyarakat umum.
8.     Saya berinisiatif menanyakan kepada kelompok ini jika benar kelompok ini adalah karyawan/perwakilan leasing saya minta mereka di depan saya dan masyarakat yang juga tertarik atas kejadian ini untuk menunjukan kartu identitas perusahaan leasing. 
9.     Salah satu orang dari kelompok ini menyampaikan bahwa mereka kuasa dari salah satu perusahaan finance otomotif berpusat di Jakarta dan saat ini sedang akan mengambil (eksekusi) unit tertunggak dimaksud yang sedang dibawa oleh pasangan suami-istri ini.
10. Mendengar kata "MENGAMBIL" ini saya tergerak kembali menanyakan apakah kelompok ini membawa surat dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Objek Sengketa Unit ini sudah dimenangkan secara Perdata oleh pihak perusahaan leasing.
11. Ternyata pertanyaan saya ini sedikit memancing emosi mereka, hingga salah satu orang dari kelompok ini menunjukan beberapa lembar kertas data rincian angsuran dan tunggakan, mereka juga bilang bahwa tidak perlu ada surat dari Pengadilan karena ada fidusia dan mereka berhak mengambil/eksekusi objek sengketa ini.
12. Sedikit paham tentang hukum Perdata dan Pidana, saya sampaikan ke pasangan suami-istri ini bahwa kalau kelompok ini paksa untuk ambil mobil tertunggak ini, baiknya pasangan suami istri ini lapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polsek di wilayah hukum kejadian ini untuk segera buka Laporan Polisi. Karena adanya upaya pengambilan secara paksa di area umum oleh pihak yang mengatas namakan perusahaan leasing. Agar Polisi segera bertindak. Hal ini akan masuk pada ranah hukum PIDANA Pasal 368 mengenai PERAMPASAN, dengan ancaman 9 tahun penjara pada pelakunya, saya siap mendampingi pasangan suami istri ini.
13. Melihat situasi yang semakin memanas ternyata kelompok ini semakin bertambah personilnya, hingga mencapai 10 orang mengelilingi saya dan pasangan suami istri ini.
14. Segera saja saya minta ayo kita ramai-ramai ke Polsek terdekat untuk selesaikan perkara ini dan tetap minta kepada pasangan suami istri ini agar tetap buka Laporan Polisi. Agar Polisi segera memproses, membawa semua objek kredit dan semua yang terlibat, atau jika mereka paksa ambil objek kredit saat ini juga maka saya sampaikan bahwa perampasan ini tidak dibenarkan dan masyarakat berhak bertindak pencegahan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum sebelum Polisi datang.
15. Kelompok ini pun menantang bahwa mereka tidak takut dengan ancaman Pidana karena mereka jalankan tugas dan tetap harus ambil kendaraan objek sengketa dimaksud. Saya sampaikan bahwa sayang Anda semua harus kena ancaman Pidana, sedangkan pasangan suami istri ini hanya perkara Perdata, tidak ada unsur Pidananya, karena hutang-piutang, si penunggak sudah membayar sebagian hutangnya.
16. Saya pun menanyakan kepada pasangan suami istri ini apakah bapak dan ibu tetap akan teruskan pembayaran angsuran yang tertunggak atau akan serahkan saja objek sengketa unit ini ke para Debt Collector ini. Pasangan suami istri ini menyampaikan bahwa mereka akan selesaikan tunggakan namun minta waktu di Jakarta, dan tidak bersedia menyerahkan unit sengketa ini.
17. Lalu saya panggil salah satu masyarakat yang semakin ramai menonton kejadian ini, saya minta siapa yang bersedia antar bapak ini ke kantor Polisi terdekat untuk bantu bapak ini buka Laporan Polisi. Dan agar segera Polisi bisa turunkan anggotanya agar segera kesini ke TKP untuk memproses perkara ini? Saya minta istri dari bapak ini di tempat menjaga kendaraannya ditemani saya.
18. Salah satu masyarakat maju dan bersedia antar bapak ini dan siap jadi saksi juga. Ternyata kejadian ini juga membuka kesadaran masyarakat yang sedari tadi ikut menonton, satu persatu masyarakat mulai mendekat dan semakin banyak, kelompok ini pun mulai terdesak.
19. Baru saja bapak ini menaiki sepeda motor dari orang yang akan mengantar ke Polsek terdekat, salah satu orang kelompok ini mencegah. Mereka minta diselesaikan saja secara baik-baik atas tunggakan ini, namun masyarakat yang menonton ternyata juga mungkin ada yang sedikit emosi. Mereka meneriaki agar mereka maju bersama untuk hajar kelompok ini, namun alhamdulillah saya bisa ingatkan jangan main hakim sendiri, jangan meluas Pidananya, nanti masyarakat jadi kena lagi Pasal Pengeroyokan.
20. Akhirnya kelompok oknum Debt Collector ini menyerah. Satu persatu pergi meninggalkan lokasi kejadian dan yang pergi terakhir hanya mengingatkan agar si bapak penunggak ini dapat segera selesaikan tunggakannya agar tidak terjadi seperti ini lagi.
21. Demikian kejadian ini saya alami untuk berbagi pengalaman jika menghadapi oknum Debt Collector, bahwa mereka tidak bisa semaunya untuk eksekusi barang sengketa, karena ini adalah ranah hukum Perdata, sedangkan yang mereka lakukan mengambil sepihak di area umum adalah PIDANA.
22. Perlu saya tambahkan untuk eksekusi penarikan kendaraan leasing yang sudah ada sertifikat jaminan fidusianya di atur oleh Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 pasal 7, bahwa Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kpd Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Jadi yang berhak menarik kendaraan itu adalah pihak kepolisian atas permohonan penerima jaminan fidusia dlm hal ini pihak finance atau leasing. 
23. Semoga pengalaman ini bermanfaat bagi masyarakat, namun hutang tetaplah hutang, bayarlah tunggakan hutang Anda, karena hubungan hutang yang paling berat adalah di akhirat nanti.

Perlu kita ketahui bersama beberapa fakta berikut ini :

Bank Indonesia dalam Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP tanggal 23 September 2013 mengatur bahwa sayaarat uang muka/down payment (DP) kendaraan bermotor melalui bank minimal 25 persen untuk kendaraan roda dua dan 30 persen untuk kendaraan roda tiga atau lebih untuk tujuan nonproduktif. Serta 20 persen untuk kendaraan roda 3 atau lebih untuk keperluan produktif.

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. 

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012./

gambar: agungngurah.blogspot.com 

SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar :