DUALISME ARAH POLITIK PERTANIAN KITA : STUDI PERBERASAN



Oleh Arif Burhan

Kebijakan pertanian kita berdiri merentang di dua tegangan yang sama-sama kuat yakni antara pro-industri dan pro-petani. Anehnya, keduanya dipilih dan dijalankan sebagai sasaran meskipun secara kodrati sangat bertentangan. Di satu sisi pemerintah meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan asupan produksi berdalih 'swasembada pangan', sementara di sisi lain juga mengkampanyekan pertanian organik yang ramah lingkungan. 

Kalau kita mafhum, menyatukan kedua program tersebut pada satu waktu merupakan dua hal yang tidak bisa beriringan, bahkan potensial menjadikan kedua program luluh-lantak. Untuk mencegah kesalahan yang serupa pada waktu-waktu mendatang, diperlukan penataan alur berfikir dari dasar lagi.


Sumber gambar : https://davidderrick.files.wordpress.com/2009/07/african-farm.jpg

Akar pemikiran ini penting sebab dari situ letak pokok permasalahan dapat ditemukan untuk kita analisis lebih lanjut. Dari pisau analisis yang jelas inilah ke depan program yang tepat dapat dihasilkan tanpa kerancuan. Dari pembedahan ini, program yang nantinya lahir adalah murni hasil suatu pengkajian yang mendalam karena mengalami proses yang runut dan obyektif. Tidak bias, karena alasan sepintas terdengar baik saja.

Industrialisasi dan Agribisnis sebagai Jalan masuk Kapitalisme
Memang untuk membincang kebijakan pertanian yang telah dijalankan hari ini, kita seperti tengah bernafas di ruang hampa. Sesak, karena kita tengah terengah-engah berlari mengejar produktivitas, sementara alih fungsi lahan pertanian untuk industri terus berlangsung.

Dalam agribisnis atau industrialisasi pangan perlu kita ketahui jika kebijakan ini menjadi turunan langsung dari masuknya kapitalisme dalam dunia pertanian. Sepintas memang natural, karena hukum sejarah menghendaki beralihnya masyarakat tani ke industri. Namun demikian, sebetulnya transformasi ini menjadi masalah serius karena kelak posisi tanah-tanah pertanian berikut pekerjaan petani yang menyerap jutaan lapangan kerja dan penghasilan keluarga tani terancam.

Untuk diketahui, jika di dalam industrialisasi pertanian terutama agribisnis, beras tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan pokok. Dalam agribisnis pangan, beras beralih menjadi komoditas ekonomis yang dianggap bernilai selama barang itu dapat menghasilkan nilai lebih dan menguntungkan. Kapitalisme beras telah menganut sistem berpola uang-beras-uang, menggeser pola subsisten yang melahirkan etika moral "dahulukan selamat".

Menarik ke atas, situasi ini terjadi karena petani hanya ditempatkan sebagai obyek penderita yang paradigmanya ditentukan oleh negara yang bekerjasama dengan industri pertanian baik yang nasional maupun transnasional.  Sementara petani non-organik secara tak sadar dipaksa mengadopsi pola pertanian non-organik yang padat modal dan bergantung pada asupan kimia sintetis tersebut. Akibatnya, di beberapa lahan, sawah tidak mencerminkan daur ekosistem bercorak mutualis dimana satu agen hayati saling berkompetisi membuat daur biologis yang sinambung dan memutus daur rantai makanan.

Pertanian Ramah Lingkungan / Organik
Melihat praktik revolusi hijau yang meminggirkan posisi petani, segelintir petani memberanikan diri berdiri di luar mainstream kembali berorganik. Dengan kembali berorganik ini petani berkomitmen untuk menggunakan pola pertanian konvensional dimana mereka memiliki kedaulatan untuk melakukan menejemen pengelolaan produksi pertanian secara mandiri. Tanah diolah  secara ramah dengan mempergunakan sumberdaya lokal yang tersedia di lingkungan sekitar petani tanpa harus membeli dari luar atau pabrik. 

Pun begitu, dengan melihat kasus di lapangan dimana transisi dari produksi berbasis tanah ke industri, petani mengalami keadaan setengah mati dalam mempertahankan pekerjaan pengolahan sawah secara organik. Apalagi untuk berorganik, secara eksternal dari luar lahan, cemaran polusi sampah dan air akibat industrialisasi kian hari kian mengkhawatirkan. Produk-produk industri masuk merusak air, mengalir ke lahan.

Win-win Solution
Dalam situasi limbung seperti ini, kita bersama perlu mencari solusi jalan tengah (win-win solution) dengan maksud agar tidak terjadi kelimbungan kebijakan di lapangan. Pertentangan program dapat diatasi tanpa melahirkan konflik apabila negara betul-betul konsisten menempatkan diri sebagai mediator yang berlaku adil dan tidak berat sebelah. Pemotongan perlakuan kebijakan yang monopolis seperti pernah dilakukan Orde Baru dengan pemaksaan revolusi hijau yang berpola top-down harus dipangkas, dengan mengembalikan petani sebagai pelaku yang rasional dan berdaulat atas lahan yang mereka kelola.

Sebagai mediator, sudah saatnya pemerintah memutar haluan dengan menyerahkan kebijakan pertanian yang mengarah pada terciptanya kemandirian petani dari ketergantungan produk industri agrikultur yang membuat mereka tak berdaya. Lebih jauh, pemerintah perlu melakukan dorongan kebijakan agar kesalahan di masa lalu yang mencerabut petani kita dari kebiasaan bertani secara organik dibangkitkan lagi. Caranya adalah dengan mengganti pola pendekatan top-down yang 'sok tau' dengan metode verstehande (pemahaman) dimana petani didudukkan sebagai aktor yang bertindak rasional dan masuk akal.

Dari model seperti itu, akhirnya komunitas petani dengan dinamika dan keunikannya akan semakin terpahami dan ditangkap sebagai dunia yang tidak bisa diintervensi dari luar secara paksa. Akhirnya, kita perlu mengembalikan ini pada kemauan pemerintah dengan potensi kelembagaan yang kuat dari atas ke bawah. Negara tinggal memilih apakah akan terus melanjutkan kebijakan intervensionis dengan memperluas laju agribisnis yang pro-pemodal dan menguntungkan pihak di luar petani atau negara akan berdiri memihak petani yang menjaga nilai kearifan lokal. 
21.41 WIB
Ketapang, malam hari
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar :