Plus dan minus sertifikasi bagi fotografer di era MEA

Ilustrasi Fotografer

Rezim perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah menggelinding. Kini, arus pertukaran barang, jasa, dan tenaga kerja di kawasan ini tak ada hambatan lagi. Lantas profesi apa saja yang bakal bersaing ketat di pasar tunggal MEA? Berdasarkan bidang-bidang yang telah disepakati terbuka, terdapat delapan bidang profesi yang akan diperebutkan sumber daya manusianya dari negara-negara ASEAN. Kedelapan bidang profesi itu adalah engineer, arsitek, akuntan, land surveyor, dokter, dokter gigi, perawat, guru, dan pekerja pariwisata.

Cuma, bidang profesi lain akan menyusul terbuka luas. Salah satunya, profesi juru foto atau fotografer yang rencananya mulai diberlakukan tahun ini juga. Tak pelak, arus masuk para fotografer profesional dari luar negeri dengan lisensi internasional tidak bisa dibendung lagi. Mau tak mau, fotografer lokal bakal bersaing dengan mereka. Apakah sudah siap? Sejatinya syarat sertifikat fotografer komersial sudah berlaku meski di lingkungan tertentu, bahkan sebelum MEA resmi diberlakukan pada akhir tahun 2015.

Ray Bachtiar Drajat, seorang fotografer senior, menceritakan, banyak juru foto di tanah air yang mendapat tawaran pemotretan di Singapura tapi gagal karena tidak bisa menunjukkan surat lisensi sebagai fotografer profesional. "Ada juga yang terpaksa menerima job karena sudah terlanjur datang, tapi harganya tidak sesuai. Hanya dianggap asisten, bukan sebagai fotografer," ungkap pendiri Komunitas Lubang Jarum Indonesia (KLJI) tersebut. Berdasarkan pengalaman pribadi, Ray sempat menghadapi kesulitan ketika pemotretan di perusahaan minyak asing. Ketika mengambil gambar di atas ketinggian, pihak perusahaan meminta sertifikat tenaga kerja di ketinggian, selain sertifikat penyelam untuk pengambilan gambar bawah laut.

"Saat itu, belum ada MEA," ujar Ray, yang juga merupakan Dewan Pembina Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI). Ridha Kusumabrata, Dewan Pengawas Pengurus APFI Daerah Jabodetabek, punya cerita lain. "Ada teman di Riau yang kalah pitching dari fotografer asal Singapura untuk proyek pemotretan di Chevron garagara tidak memiliki sertifikat fotografer," tuturnya. Padahal, pengerjaan hanya pemotretan jalan masuk ke perusahaan migas tersebut. Ada lagi pengalaman fotografer dari Kalimantan yang mendapat order foto prewedding di Malaysia. "Saat melewati cross border, dia ditanya petugas bea cukai, benar kamu fotografer.

Mana lisensinya," cerita Ridha. Artinya, di negeri jiran, sekelas petugas bea cukai saja sudah mengerti bahwa suatu pekerjaan harus ada identitas dan lisensi agar diakui. Ketua Harian APFI Harry Rinaldi mengamini, persaingan pasar industri kreatif, khususnya profesi fotografi, bakal semakin sengit ketika MEA efektif berlaku. "Saya dapat kabar, bidang pekerjaan yang akan dibuka lagi tahun ini adalah profesi fotografer," ungkap dosen fotografi Universitas Pasundan ini.

Harsos, begitu panggilannya, ikut andil dalam penyusunan draf peraturan menteri tentang sertifikasi fotografi. Inti dari peraturan tersebut adalah pengakuan terhadap kompetensi seseorang didapat dari uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi dan berada di bawah naungan organisasi profesi. Menurutnya, sertifikasi ini sudah ditunggu oleh para pengguna profesi fotografi di Indonesia.

Ada dua manfaat dalam sertifikasi ini. Pertama, manfaat bagi pengguna jasa fotografi, yakni bisa mendapatkan jasa fotografer yang kompeten dengan bukti sertifikat keahlian. Kedua, manfaat bagi fotografer sendiri, seperti bisa memacu semangat dan meningkatkan kemampuan sebagai modal bersaing di pasar global. Silang pendapat Meski sertifikasi fotografer tidak terelakkan lagi, nyatanya masih muncul silang pendapat yang mempersoalkan keberadaan selembar surat izin memotret ini.

Sertifikasi dianggap bisa membatasi seni dan kreativitas. Harsos menjelaskan, tentangan lain datang dari para fotografer yang sudah mapan dengan bisnis di sektor ini akibat informasi yang tidak utuh. Mereka menyoal, pihak mana yang layak atau mampu mengetes kemampuannya yang sudah malang melintang lama di dunia fotografi alias sudah sangat berpengalaman. "Kalau cuma motret kawinan, ya, tidak perlu sertifikatlah. Beda ketika bekerja pada perusahaan asing atau perusahaan pemerintah, syarat ini mutlak," jelas dia.

Harsos menyatakan, saat perjanjian MEA diterapkan, surat lisensi diperlukan bagi fotografer yang melakukan pekerjaan pada proyek pemotretan dengan sumber dana negara atau instansi pemerintah, termasuk perusahaan pelat merah. Kedua, proyek pemotretan dari perusahaan berstandar ISO 9001/9002.

Ketiga, pemotretan di kawasan negara anggota ASEAN. Keempat, membuka kursus, menjadi instruktur, atau asesor. "Sertifikat profesi yang harus dimiliki sesuai level kesetaraan yang diatur dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)," bebernya. KKNI terdiri dari sembilan level. Untuk profesi fotografi baru, ada standar sertifikasi level 3 atau setara diploma satu (D1) dan level 5 yang disetarakan dengan diploma tiga (D3).

Untuk KKNI level lainnya, Harsos bilang, masih dalam penyusunan draf oleh APFI. Adapun untuk mendapatkan sertifikat profesi, seorang fotografer harus menjadi anggota APFI dan mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia (Leskofi) di bawah naungan APFI. Leskofi telah memiliki 30 penguji dengan dua master penguji yang tersebar di 24 provinsi. Uji kompetensi baru diadakan di Bandung, Jambi, dan Lampung. Tahun ini, sertifikasi kompetensi akan digelar di Banjarmasin, Makassar, dan Jakarta. Kemungkinan diselenggarakan lagi di Bandung karena permintaannya cukup tinggi. "Kalau ditotal baru 64 fotografer yang sudah mengantongi sertifikat," sebut Harsos.

Berhubung dari sisi jumlah masih sedikit, APFI terus mendorong pentingnya lisensi profesi fotografer di masa depan karena tuntutan pasar bebas. Sebab itu, APFI terus menyosialisasikan pentingnya sertifikasi fotografi di berbagai kota di Nusantara. Ray pun mengingatkan, pasar bebas MEA bisa menjadi ancaman bagi fotografer komersil lokal ketika fotografer asing berlisensi internasional masuk ke pasar nasional. "Secara teknis, kita tidak kalah. Tapi kalau bicara lisensi, ini yang masih lemah," akunya. Fotografer kita harus mampu bersaing di pasar MEA, kan?

Dadan M. Ramdan, Dian Sari Pertiwi

sumber: Kontan mingguan pagi 25 Januari 2016. Dikutip dari posting Anthony Tumimomor membagikan foto Industri Kreatif, 26 Januari 2016 diforum KOKAS
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar :