Kedaulatan pangan indonesia terancam karena jumlah petani turun

Grafik Penurunan Jumlah petani, alih pekerjaan
dan penurunan nilai tukar petani
Salatiga, Caping. Jokowi-JK saat ini tengah sibuk menghadapi konflik politik dan perseteruan antar institusi negara terkait dengan KPKvs Polri. Namun sesungguhnya Jokowi-JK juga menghadapi persoalan yang tidak kalah peliknya untuk perjalanan Indonesia ke depan. Persoalan atau lebih tepatnya ancaman itu adalah berkurangnya kedaulatan pangan karena semakin hari jumlah petani semakin berkurang. Para petani mulai beralih profesi ke pekerjaan lain karena bertani tidak bisa memperbaiki nasib kehidupan mereka. Para petani pindah pekerjaan seperti buruh pabrik, bekerja di sektor lain bahkan yang lebih parah lagi: memilih untuk menganggur.

Hal ini sebenarnya sudah dirilis oleh BPS dan dipublikasikan lagi oleh KATADATA pada September 2014 silam. Ancaman besar ini sebenarnya sudah di respon oleh Jokowi-JK, namun rakyat belum bisa melihat gebrakan apalagi hasilnya. Persoalan petani dan kedaulatan pangan kalah gemanya dengan persoalan politik, pertentangan antar institusi negara, kecelakaan, dan lain sebagainya yang lebih menarik media untuk memberitakannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan jumlah petani pangan seperti Padi, Jagung dan Kedelai sejak 2003 dan beralih ke tanaman yang lebih kompetitif. Petani tanaman pangan berkurang dan beralih ke tanaman lain seperti Kelapa Sawit, Karet dan Kakao. Akibatnya, produksi pangan kian berkurang dan kalah bersaing dengan produk impor.

Data BPS mencatat NTP (Nilai Tukar Petani) per Agustus 2014 berada di level 102,6. Ini merupakan level NTP terendah dalam 4 tahun terakhir. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap harga yang dibayar oleh mereka. NTP di bawah 100 menandakan harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan yang dibayar. Saat ini, petani hanya mendapatkan sedikit kelebihan dari penghasilan di sektor pertanian. Ini mengindikasikan daya beli dan kesejahteraan petani menurun.

Turunnya NTP juga disebabkan oleh faktor konversi lahan pertanian dan alih profesi petani ke bidang lain. Ini terlihat dari indeks sumber pendapatan rumah tangga miskin dari 58 persen pada 2010 menjadi 56 persen pada 2012. Sementara tingkat pengangguran justru naik 3 persen dan bekerja di sektor lain naik 2 persen.

Jika tren ini terus berlanjut, maka ketahanan pangan nasional akan semakin terancam. Ini menjadi tugas berat pemerintah baru Jokowi-Jusuf Kalla mewujudkan komitmen seperti yang dijanjikan selama masa kampanye untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Sebagaimana diberitakan beberapa media, Jokowi kerap bertemu petani, baik ketika kampanye, mampir ketika kunjungan, hingga melibatkan TNI dalam membangun kedaulatan pangan. Namun bagaimana dengan petani sendiri untuk tetap rela dan sejahtera menjadi petani, masih jadi pertanyaan./jb

Sumber: katadata.co.id
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar :