Jagongan Apa Kabar Kontrak Politik Jamaah Produksi?

Temanggung, Caping. Dibagian lain Jagongan di gelar dengan tema apa kabar kontrak politik Jamaah Produksi. Sebagaimana diketahui SPPQT mengikat kontrak politik dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk membuat jamaah produksi di seluruh desa/kelurahan di Jawa Tengah.

Bahruddin memimpin Jagongan ini karena darinyalah ide dan pengawalan kontrak politik ini terlaksana. Sehingga ketika akhirnya Ganjar Pranowo menjadi gubernur maka perlu ditagih kontrak politik tersebut. Bahruddin menjelaskan bahwa secara umum, gubernur seperti tidak mengetahui. Tidak hanya tidak memperhatikan, tapi tidak tahu. Waktu itu saat menandatangani tidak ada gubernur. Karena saat TTD tidak ada gubernur. Bagaimanapun dia sudah membubuhkan ttd. Kita bisa mengajukan tagihan ke Gubernur.

Di sisi lain, JP selalu saya suarakan, termasuk ketika dengan pemerintah kota Salatiga, malah berhasil membuat program pelatihan untuk pendamping JP hingga di fasilitasi. Kini sudah 22 keluarhan, dan ada komitmen untuk mendanai, dan saat opening JP saya mengundang Ganjar untuk membuka TOT JP. Saat pembukaan saya sampaikan bahwa kita pernah melakukan kontrak politik, tapi tidak ada tanggapan pasti dari Ganjar. Karena kedekatan saya dengan set bakorluh, jadi ada pelatihan untuk penyuluh swadaya. Untuk versi kita adalah pendamping JP, sebenernya tidak ada masalah sebutan. Karena outputnya dan pelatihan yang dilaksanakan dari kita, materi dari QT. Dan penyuluh bertugas memberdayakan desa. Yang terakhir kita kerjasama dengan bappeda, semua kelompok mengikuti konsep JP. Ada 90 kelompok di 45 desa.

Tetapi gubernur sama sekali belum pernah menyinggung kontrak dengan QT. kalau saya pribadi itu adalah problem gubernur, dan dia tidak berhak mengklaim, karena tidak memenuhi janji. Sampai detik ini kita punya hak untuk mengingatkan. Cita2 kita semakin terbuka besar. Sejak diundangkan UU desa, dan kebijakan alokasi dana yang jumlahnya sangat signfikan, hamper 1,4M, dari APBN yang ada harus menyentuh 1,4 triliun.


Sehingga prabowo menghitung 1M, jokowi berani 1,4m. tapi UU belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Jika uang sebesar itu asal dberikan, akan bahaya karena desa belum ada persiapan. Peruntukan bisa saja tak berpihak kepada masyarakat. Bisa saja tidak jadi dicairkan karena kacau, bisa saja ditarik kembali. Dan akhrinya akan diatur Jakarta saja.

Momentum dengan bekal kontrak ini akan memudahkan kita. Ktia bisa mendatangi gubernur. Kita cukup membuat surat keputusan gubernur agar mengalokasikan ADD, yang 80% untuk bangun JP. Dan ketika ada himbauan Gubernur,orang yang menjadi anggota SPPQT, rakyat miskin akan menikmati dana tersebut. Cukup membuat semacam instruksi. Ganjar akan membentuk KUBE sesuai kontrak politiknya. Yang waktu pelaksanaan program selama sama jabatannya. Dan SPPQT adalah mitra strategis, tapi itu menjadi hal yang tidak jelas.

Tetapi sejauh ini sebenarnya sudah berjalan. Suatu saat SPPQT menegur Ganjar lewat surat. Kita mendesak agar ada kebijakan yang tidak merugikan dia.

Berikut Rekomendasi dari Jagongan tentang Kontrak Politik Jamaah Produksi.
Rekomendasi:
1.    Pergub alokasi ADD untuk JP
2.    Perdes ADD untuk pemberdayaan
3.    Usulan kegiatan tentang JP (merujuk dari kontrak)
4.    Kepmendes ADD untuk JP
5.    Hearing ke Gubernur Jateng.
6.    JP harus punya nomenklatur dalam anggaran Jateng.

Rekomendasi Internal:
  1. Paguyuban Petani Ikut serta berpartisipasi dalam musyawarah Desa dalam penyusunan RPJMDes dalam perlindungan petani./jab
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar :