PETANI JAWA TIMUR MENGGUGAT SBY


SALATIGA, CAPING.com - Kaum petani Indonesia sebagai tenaga pokok dalam produksi pangan semakin dipisahkan dengan alat produksinya, yaitu tanah. Pemerintah harus segera melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960 secara benar dan konsisten. Itulah pernyataan sikap dan salah satu tuntutan Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) dalam aksi long march dari Blitar menuju Jakarta yang saat ini singgah di Kantor Dinas WaliKota Salatiga, Kamis (17/01/2013).
FPPM sendiri beranggotakan petani di Jawa Timur seperti Serikat Petani Blitar Utara (SPBU), Petani Kampoeng Merdeka, Petani Gondang Tapen, Petani Soso, dan beberapa elemen petani di Jawa Timur lainnya. Ada 100 petani yang ikut dalam aksi tersebut.
Menurut Koordinator Umum FPPM Muhammad Triyanto pemerintahan SBY tidak konsisten menegakkan amanat Undang-Undang 1945. Kaum tertindaslah yang sungguh-sungguh dan konsisten memperjuangkannya. Konsep tanah untuk rakyat sejatinya diamanatkan dalam TAP MPR No IX tahun 2001. Namun sejauh ini ketetapan itu hanya sebatas     macan kertas saja, tidak pernah terealisasi.
Sementara menurut Supangat salah satu anggota aksi dari Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar  mengatakan ia sudah dua belas tahun mengelola tanah sengketa ini. Menurutnya ada 850 hektar lahan yang dikelola perkebunan dan hanya 48 hektar yang diberikan haknya kepada masyarakat.
Aksi turun jalan ini juga disambut Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Salatiga dan Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT).
Dalam kesempatan yang sama Staf Bidang Organisasi dan Politik SPPQT Purwanto mengemukakan bahwa petani di Jawa Tengah juga mengalami masalah yang hampir sama. Petani Di Wonosobo harus berhadapan  dengan Perkebunan Teh PT TAMBI, dan sampai saat ini terus berjuang.
Sampai berita ini diturnkan mereka masih menginap di kantor dinas Walikota Slatiga dan akan melanjutkan perjalanan besok pagi. (KR)
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar :