Bola panas KTA di Rakerpim 2013

"Ini mungkin untuk yang ke sekian kalinya saya menyampaikan, soal KTA itu harap diselesaikan dengan tegas. Dari dulu orangnya itu-itu saja". Demikian lontaran keras salah satu anggota DPP SPPQT dari kawasan Rawa Pening menanggapi laporan DPS dalam Rakerpim di Desa Sengi magelang beberapa waktu lalu. Kekesalan ini terasa wajar mengingat KTA SPPQT telah dicanangkan sejak tahun 2008 namun hingga kini belum juga tuntas. Alih-alih KTA menjadi telah difungsikan sebagai alat bukti administratif atas validitas seseorang menjadi anggota SPPQT.
Logo SPPQT
Lontaran tak kalah keras disampaikan DPP dari Wonosobo. "Kalau orangnya tidak pecus kerja pecat saja, yang antre di belakang banyak" katanya dengan nada keras. Dan lontaran kedua ini menggambarkan bahwa kekesalan sudah sedemikian tingginya di beberapa elemen SPPQT atas macetnya kinerja kelembagaan SPPQT, khususnya terkait dengan pengadaan KTA. Semua orang juga tahu siapa yang selama ini berada di belakang meja kelembagaan SPPQT, karena nyaris tidak ada perubahan komposisi personal yang ada di kesekretariatan sejak beberapa periode kepemimpinan di SPPQT.
Padahal lontaran DPP tentang KTA sudah kencang dibicarakan ketika menjelang RUAS IV, pada kwartal pertama tahun 2012 lalu. Saat itu DPP sudah wanti-wanti harus ada KTA yang diterbitkan minimal seratus lembar lah. Dan memang ketika RUAS berlangsung ada sekitar 200 lebih KTA yang dibagikan, melebihi angka seratus yang ditargetkan. Namun yang perlu diketahui bahwa KTA waktu itu dikerjakan atas kerja bareng devisi pembangunan organisasi dengan tim pengembangan LSD.
Seiring dengan pergantian kepemimpinan di SPPQT pasca RUAS, terjadi pula perubahan komposisi personal di pos-pos yang ada di SPPQT. Bahkan terjadi pula perubahan struktur organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar baru hasil RUAS. Dalam hal ini maka pengerjaan KTA sepenuhnya menjadi tugas kesekretariatan untuk menindaklanjuti capaian pembuatan KTA dari kepengurusan sebelumnya. Namun rupanya hal ini justru luput dari perhatian kepemimpinan baru. KTA tidak tergarap sama sekali.
"Dalam hal ini kami minta maaf karena KTA justru luput dari perencanaan program pasca RUAS, sehingga tahun ini tidak ada KTA yang dicetak", demikian Ruth, Ketua Umum, memberikan tanggapan atas lontaran pedas dari kedua DPP tersebut. Fungsi strategis KTA mengemuka seiring dengan adanya lontaran mengenai pertanyaan soal kriteria paguyuban atau anggota yang aktif dan tidak aktif sebagaimana dilontarkan ketua bidang politik dan pembangunan organisasi.
Keributan di Rakerpim tentang KTA rupanya tidak berhenti sampai di sini. Di hari kedua, tepatnya ketika presentasi dari bidang kelembagaan di sampaikan program tindak lanjut mengenai pengadaan KTA. Dalam presentasi disebutkan bahwa pengerjaan KTA terbagi dalam beberapa tahapan. Diantaranya pengumpulan data, foto dan entry data. Dalam kolom pelaksana kegiatan, pengumpulan data dan foto disebutkan dikerjakan oleh LSD. Hal ini memicu respon keras ketua umum LSDP-QT, MM Arzaq.
"Itu pengerjaan KTA oleh LSD itu maksudnya apa?" tanyanya keras. Pertanyaan itu terasa wajar mengingat KTA baru diributkan pada malam sebelumnya, kemudian dipagi hari pengerjaan pembuatan KTA tiba-tiba menyebut LSD, yang notabene adalah bukan menjadi bagian dari struktur kelembagaan DPS. itu kalau yang dimaksud LSD adalah LSDP-QT, yang merupakan lembaga otonom pemuda. Lebih tidak nyambung lagi kalau yang di maksud LSD adalah LSD yang ada di masing-masing paguyuban. Jelas jauh sekali strukturnya, karena LSD di paguyuban merupakan anggota dari LSDP-QT.
"LSDP-QT itu lembaga baru yang masih harus menyelesaikan PR terkait dengan penataan organisasi, kelembagaan dan program. Jadi segenap sumberdaya masih dicurahkan untuk itu. Selain itu LSDP-QT merupakan lembaga yang mengemban amanat untuk melaksanakan program-program organisasi yang telah dirumuskan dalam musker beberapa waktu lalu, sehingga saya khawatir kalau harus mengerjakan KTA ini, maka kerja-kerja LSDP-QT justru terganggu." Demikian Arzaq mengemukakan alasan penolakan LSDP-QT mengerjakan KTA SPPQT.
Berangkat dari kondisi ini kemudian Mukito, juru bicara dari komisi kelembagaan mengatakan "Itu tadi kan sifatnya lamaran bidang kelembagaan kepada LSD untuk mengerjakan KTA, karena LSD dipandang mampu, juga memiliki peralatan komputer lengkap. Tapi kalau LSD menolak dengan alasan yang disampaikan tadi maka dari kelembagaan akan membentuk tim untuk mengerjakan KTA ini," kata Mukito.
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar :